LK NU Gresik Gelar Rapat Kerja dan Temu Nelayan Dampingan

oleh -53 Dilihat
Jajaran Lembaga Kemaritiman Nahdlatul Ulama, saat menggelar Rapat Kerja dan Temu Dampingan, Ahad (8/1/2023). Foto : Tim dok. LK-NU Gresik/NUGres

GRESIK | NUGres – Lembaga Kemaritiman Nahdlatul Ulama (LK-NU) Gresik, menggelar rapat kerja dan temu dampingan Nelayan, Ahad (8/1/2023), bertempat di Aula PCNU Gresik, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Gresik.

Ketua LK-NU, Masruron melalui keterangan tertulisnya menyampaikan, bila kegiatan tersebut juga menjadi ikhtiar untuk membuat basis data guna mengimplementasikan perlindungan Nelayan Kecil.

“Banyaknya persoalan yang menimpa para Nelayan kecil menjadi pembahasan serius dalam Rapat Kerja Lembaga Kemaritiman NU Gresik, berkolaborasi dengan Kesatuan Nelayan Tradisiomal Indonesia (KNTI) Gresik,” kata Masrorun, dalam rilisnya.

Menurutnya, kendati Gresik telah menerbitkan Perda Perlindungan Nelayan dan menyediakan SPBUN melalui Gresik Migas di beberapa titik untuk memudahkan akses BBM subsidi bagi Nelayan Kecil, namun mandat atas perda ini sampai detik ini masih menyisakan berbagai persoalan.

Simak Juga:  8 Atlet Pagar Nusa Gresik Siap Berlaga di Porprov Jatim 2023

“Sebut saja distribusi BSU yang tidak tepat sasaran, potongan bantuan hibah, penyalahgunaan uji coba aplikasi GO Tani, distribusi dan kelangkaan pupuk, penggunaan jaring trawl, kerusakan lingkungan pesisir hingga dampak perubahan iklim,” imbuhnya.

Sederet harapan mencapai solusi terbaik atas persoalan ini didengar dan direspon oleh Pembina Kemaritimam NU Gresik Moh. Nadlelah, S.P, M.Si. Semua masukan yang muncul dari rembug tersebut, agar nantinya akan dibenahi dan berharap turunan perda perlindungan nelayan bisa direalisasikan.

Ditambahkan Gus Makmun, selaku Pembina sekaligus Komisaris Gresik Migas, bila problem area tangkapan dan distribusi bbm subsidi perlu satuan tugas yang secara khusus. Ini akan membantu polairut dan Dinas Perikanan dalam pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, penyalahgunaan jaring trawl dan sejenisnya.

Simak Juga:  Fatayat NU Ranting Pangkahwetan Ujungpangkah Gresik Gelar Rapat Kerja

“Khusus distribusi bbm subsidi, perlu ada langkah urgen untuk segera mengumpulkan basis data nelayan dan kapal yang mengkolaborasi kebijakan KKP dan pertamina dalam penentuan sasaran subsidi agar tepat sasaran, terlebih dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Dinas Sosial Gresik dan data UMKM yang menyasar keluarga Nelayan dan petambak,” tambahnya.

Acara ini merupakan kegiatan tahunan Lembaga Kemaritiman NU Gresik untuk menghadapi tantangan dan hambatan permasalahan kemaritiman bagi warga NU di Kabupaten Gresik, minus Bawean, sekaligus sebagai sarana konsolidasi pengurus LK-NU Gresik agar tetap fokus atas amanah PCNU Gresik di bidang Kemaritiman. (HO/Chidir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *