GRESIK | NUGres – Perempuan tidak lagi ditempatkan semata sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai aktor kunci dalam proses perencanaan dan penguatan layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Kabupaten Gresik yang digelar selama dua hari, Selasa-Rabu, 10-11 Februari 2026, di Ruang Rapat Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik.
Kegiatan yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas KBPPPA ini dibuka langsung oleh Bupati Gresik dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, organisasi perempuan, akademisi, serta komunitas masyarakat sipil. Sejak sesi pembukaan hingga diskusi kelompok, Musrenbang Perempuan menjadi ruang strategis bagi perempuan lintas latar belakang untuk menyuarakan kebutuhan riil keluarga, komunitas, dan kelompok rentan dalam kerangka pembangunan daerah.
Penguatan peran perempuan dalam ranah kebijakan publik menjadi sorotan utama dalam forum Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik. Menghadirkan perspektif ganda, sebagai narasumber, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Gresik sekaligus Wakil Ketua III PC Fatayat NU Gresik, sahabat Naily Itqiana, S.Hum., menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan realitas kebutuhan perempuan di akar rumput untuk perencanaan tahun 2027.
Sejumlah narasumber lain dari Dinas PMD, DP3AK Provinsi Jawa Timur, serta akademisi turut menekankan urgensi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Infrastruktur sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, ruang publik ramah kelompok rentan, hingga transportasi publik yang aman dan inklusif disebut sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan.
Keterlibatan aktif Fatayat NU Gresik juga diperkuat oleh kehadiran sahabat Faqihatin, S. HI., M. Pd. I., Ketua PSGA Universitas Qomaruddin sekaligus Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Advokasi PC Fatayat NU Gresik. Dalam sesi diskusi, ia mendorong penguatan perspektif keadilan gender dalam setiap produk hukum dan kebijakan politik daerah.
Kehadiran perwakilan organisasi, termasuk sahabat Fais Rosyidah sebagai peserta, menegaskan komitmen kader muda Nahdliyin untuk terus mengawal agar suara perempuan tidak hanya didengar, tetapi diimplementasikan dalam penganggaran yang responsif gender.
Pada hari kedua, peserta Musrenbang Perempuan dibagi ke dalam kelompok tematik, ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan, hukum, dan infrastruktur untuk memetakan persoalan sekaligus menyusun skala prioritas dan rencana aksi.
Forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan literasi keuangan dan digital marketing bagi perempuan dan UMKM rentan, pencegahan perkawinan anak, peningkatan pendidikan perempuan, penguatan perlindungan perempuan dan anak, hingga penyediaan sarana prasarana yang responsif GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).
Bagi Fatayat NU, Musrenbang Perempuan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis untuk memastikan pembangunan Kabupaten Gresik berjalan lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada kelompok rentan.
Fatayat NU menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hasil Musrenbang agar terintegrasi dalam kebijakan daerah dan berdampak nyata bagi perempuan, anak, dan keluarga di tingkat akar rumput.
Musrenbang Perempuan Kabupaten Gresik 2026 untuk perencanaan pembangunan tahun 2027 ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Dinas KBPPPA dan perwakilan peserta, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan kolaborasi dan sinergi lintas sektor antara birokrasi, akademisi, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan Gresik yang lebih inklusif dan berkeadilan gender di masa depan.
Penulis: Wenda Febrianti
Editor: Chidir Amirullah
